MEDAN — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas menyikapi dugaan penggunaan bahan makanan mengandung babi dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Medan Denai dan Medan Tenggara, Kota Medan.
HMI Sumut meminta Kepala BGN segera mengevaluasi dan mengganti Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan apabila terbukti gagal menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, HMI mendesak agar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga menyediakan menu berbahan daging babi dijatuhi sanksi penghentian operasional secara permanen apabila hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran serius.
Ketua Bidang Politik, Demokrasi dan Pemerintahan HMI Sumatera Utara, Ahmad Fuadi Nasution, menilai persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan menghentikan sementara operasional SPPG. Menurutnya, harus ada pertanggungjawaban yang jelas dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk jajaran pengawasan BGN.
“Jangan hanya dapurnya yang di-suspend sementara, tetapi persoalan tanggung jawab pengawasan juga harus diusut. Kepala BGN harus berani mengevaluasi KPPG Medan. Jika terbukti lalai, segera ganti pejabat yang bersangkutan,” tegas Ahmad Fuadi.
Ia menilai dugaan masuknya bahan makanan mengandung babi ke dalam menu MBG merupakan persoalan serius karena program tersebut menyasar anak-anak sekolah dan masyarakat penerima manfaat yang berhak mendapatkan makanan sesuai standar keamanan pangan serta ketentuan kehalalan.
Menurut Ahmad Fuadi, apabila hasil investigasi membuktikan bahwa dapur SPPG secara nyata menggunakan atau menyediakan bahan mengandung babi tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku, maka sanksi tidak boleh berhenti pada penghentian sementara.
“Jika terbukti, kami mendesak Kepala BGN menjatuhkan sanksi suspend permanen terhadap dapur SPPG yang bersangkutan. Jangan sampai dapur yang bermasalah kembali beroperasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Kepercayaan masyarakat terhadap program MBG harus menjadi prioritas,” ujarnya.
BGN Akui SPPG Telah Disuspend
Sebelumnya, Koordinator Regional (Kareg) BGN Sumatera Utara, Yoga, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa SPPG yang menjadi sorotan telah dikenakan tindakan suspend atau penghentian sementara operasional.
Terkait kemungkinan evaluasi terhadap KPPG Medan, Yoga menjelaskan bahwa KPPG Medan merupakan bagian dari BGN Sumatera Utara dan dirinya berada di bawah koordinasi pimpinan KPPG tersebut.
“KPPG Medan itu BGN Sumut, Bang. Saya berada di bawah beliau,” jelas Yoga.
Yoga juga meminta waktu untuk melakukan investigasi secara mendalam terhadap persoalan tersebut. Pemeriksaan, kata dia, akan mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG.
“Kami mohon waktu untuk investigasi mendalam ya, Bang, baik itu yayasan mitra, kepala SPPG, pengawas gizi, pengawas keuangan, dan supplier,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian HMI Sumut. Organisasi mahasiswa ini meminta agar investigasi tidak hanya berfokus pada pihak penyedia bahan baku atau pelaksana dapur, tetapi juga menelusuri kemungkinan kelemahan sistem pengawasan dan pengendalian internal BGN.
Ahmad Fuadi menegaskan, hasil investigasi harus disampaikan secara transparan kepada publik agar masyarakat mengetahui bagaimana dugaan bahan mengandung babi tersebut dapat masuk ke dalam rantai penyediaan makanan MBG.
“Jangan sampai persoalan ini berakhir dengan saling lempar tanggung jawab. Kami ingin ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana bahan tersebut bisa masuk, siapa yang melakukan pemeriksaan, dan mengapa pengawasan tidak mampu mencegah persoalan ini,” katanya.
HMI Sumut menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga BGN menyampaikan hasil investigasi dan mengambil tindakan konkret terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab.
“Program MBG menggunakan anggaran negara dan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Jangan korbankan kepercayaan publik. Kepala BGN harus menunjukkan ketegasan, termasuk mengganti Kepala KPPG Medan apabila terbukti lalai dan menghentikan secara permanen operasional dapur yang terbukti melakukan pelanggaran serius,” tutup Ahmad Fuadi Nasution.
