MEDAN — Penunjukan Mardohar Tambunan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Kota Medan menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, Mardohar Tambunan sudah tiga kali ditunjuk oleh Wali Kota Medan Rico Waas untuk mengisi kekosongan jabatan pada rumah sakit milik pemerintah tersebut.
Kondisi ini membuat roda birokrasi di Pemerintah Kota Medan dianggap terganggu, lantaran Wali Kota Rico Waas belum menunjuk pejabat definitif di RSUD Dr Pirngadi.
Apalagi hal ini menyangkut pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Medan. Ditambah lagi, terdapat dugaan keterlibatan Mardohar Tambunan dalam pengaturan sejumlah proyek di RSUD Dr Pirngadi Medan yang menurut HMI Sumut perlu diklarifikasi dan diperiksa secara transparan.
“Wali Kota Medan Rico Waas ini seakan tidak peduli dengan pelayanan kesehatan. Sampai sekarang mengapa Direktur RSUD Dr Pirngadi masih kosong dan dijabat oleh Plt? Ini tentu menimbulkan pertanyaan, karena rumah sakit tersebut menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat serta roda birokrasi pemerintah,” kata Ketua Bidang Politik, Demokrasi dan Pemerintahan BADKO Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara, Ahmad Fuadi Nasution, M.K.M yang juga merupakan akademisi di bidang kesehatan masyarakat.
Menurutnya, latar belakangnya sebagai akademisi kesehatan masyarakat membuat dirinya melihat persoalan RSUD Pirngadi tidak hanya dari sisi birokrasi, tetapi juga dari perspektif keberlanjutan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Sebagai akademisi kesehatan masyarakat, saya melihat rumah sakit pemerintah bukan hanya persoalan jabatan struktural. Ada kepentingan masyarakat yang jauh lebih besar, yaitu memastikan pelayanan kesehatan berjalan profesional, efektif, transparan, dan tidak terganggu oleh ketidakjelasan kepemimpinan,” tegasnya.
Menurut Fuadi, Wali Kota Rico Waas sampai dengan saat ini dinilai belum menunjukkan arah yang jelas dalam menyelesaikan persoalan kepemimpinan di RSUD Dr Pirngadi.
“Kalau kita lihat, Rico Waas ini seperti belum tahu dia mau berbuat apa untuk Kota Medan. Untuk mencari sosok yang tepat menjabat sebagai Direktur RSUD Dr Pirngadi saja sampai sekarang tidak berjalan baik. Sudah tiga kali Mardohar Tambunan menjabat sebagai Plt Direktur,” ucapnya.
Untuk itu, dirinya mempertanyakan kesiapan Rico Waas sebagai Wali Kota dalam mendongkrak laju pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan di Kota Medan.
“Kalau memang tidak sanggup, lambaikan tangan saja dan nyatakan kepada masyarakat bahwa sampai sekarang belum mengerti apa yang mau dilakukan untuk membangun Kota Medan. Jangan sampai ketidakjelasan arah kebijakan justru berdampak pada pelayanan publik,” jelasnya.
Ditambah lagi, kata Fuadi, adanya dugaan pengaturan sejumlah proyek di RSUD Dr Pirngadi yang dikaitkan dengan Mardohar Tambunan harus menjadi perhatian serius. Namun, ia menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
“Kalau memang ada dugaan pengaturan proyek, tentu harus dibuka secara transparan. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa penunjukan Plt berkaitan dengan kepentingan tertentu. Semua pihak tentu harus menghormati proses pemeriksaan dan asas praduga tak bersalah,” ujarnya.
Fuadi juga mempertanyakan apakah penunjukan Mardohar Tambunan sebagai Plt telah melalui pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan RSUD Dr Pirngadi.
“Apakah Mardohar Tambunan memang ditempatkan karena dianggap paling tepat untuk menjalankan rumah sakit tersebut, atau ada pertimbangan lain? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Kalau semuanya jelas dan transparan, tentu tidak akan menimbulkan spekulasi,” pungkasnya.
