MEDAN — Ketua Bidang Politik, Demokrasi dan Pemerintahan HMI Sumatera Utara, Ahmad Fuadi Nasution, menyoroti lambannya pelaksanaan anggaran rehabilitasi dan pembangunan Puskesmas/Pustu di Kota Medan. Menurutnya, apabila kontrak pekerjaan baru berjalan pada Oktober sementara tahun anggaran berakhir Desember, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam perencanaan dan pengawasan yang perlu dijelaskan kepada publik.
“Kalau kontrak baru berjalan Oktober sementara tahun anggaran berakhir Desember, ini menunjukkan ada persoalan serius dalam perencanaan yang perlu dievaluasi. Ini anggaran murni, bukan anggaran perubahan. Seharusnya sejak awal pemerintah sudah memiliki perencanaan dan perhitungan yang matang agar anggaran terserap maksimal dan masyarakat tidak terlalu lama menunggu pelayanan,” tegasnya.
Ahmad Fuadi menilai keterlambatan tersebut juga memperlihatkan pentingnya Wali Kota Medan memastikan jajaran pemerintahannya benar-benar memahami kondisi di lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan administratif. Terlebih, waktu pelaksanaan yang singkat harus berhadapan dengan kondisi cuaca yang belakangan cukup ekstrem.
“Kalau proses pemerintah terlambat dan penyedia akhirnya hanya memiliki waktu yang sangat terbatas, apalagi kondisi cuaca tidak menentu, tentu pelaksanaan pekerjaan menjadi semakin berisiko. Jangan sampai pemerintah baru terlihat sibuk ketika pekerjaan sudah berada di penghujung tahun. Seharusnya persoalan seperti ini sudah dibaca, diantisipasi, dan diselesaikan sejak awal,” ujarnya.
Sebagai akademisi kesehatan masyarakat, Ahmad Fuadi juga menyoroti informasi dan salah satu contoh kasus bahwa Pustu di Labuhan Deli telah tidak berfungsi sekitar delapan bulan. Ia mempertanyakan sejauh mana persoalan pelayanan dasar tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Kalau benar Pustu tersebut sudah tidak berfungsi selama delapan bulan, ini bukan persoalan kecil. Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan setiap hari. Pertanyaannya, selama delapan bulan itu pemerintah melakukan apa? Jangan sampai masyarakat harus menanggung akibat dari lambannya pemerintah membaca persoalan di lapangan. Pelayanan kesehatan seharusnya tidak boleh menunggu sampai pemerintah selesai dengan urusan administratifnya,” katanya.
Ahmad Fuadi menegaskan bahwa Wali Kota Medan perlu menunjukkan kepemimpinan yang substantif dan hadir menyelesaikan persoalan warga, bukan hanya aktif dalam agenda seremoni.
“Jangan sampai publik menangkap kesan bahwa Wali Kota lebih mudah ditemukan dalam kegiatan seremoni daripada dalam penyelesaian persoalan nyata masyarakat. Wali kota tidak cukup hanya menerima laporan dari bawahannya. Pemimpin daerah harus tahu apa yang terjadi di lapangan, apa yang dibutuhkan masyarakat, dan apa yang harus segera diputuskan. Kalau fasilitas kesehatan masyarakat saja berlarut-larut ditangani, publik tentu berhak mempertanyakan apakah persoalan lapangan benar-benar dipahami, atau pemerintah hanya bekerja berdasarkan laporan di atas kertas,” pungkasnya.
