Deli Serdang – Unjuk rasa Aliansi Cipayung Plus Kabupaten Deli Serdang di halaman Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (28/10/2026) sore, sempat memanas. Mahasiswa dan petugas pengamanan terlibat aksi saling dorong setelah terjadi adu argumen dengan Inspektur Kabupaten Deli Serdang, Edwin Nasution.
Kericuhan dipicu intonasi jawaban Edwin saat menanggapi orasi mahasiswa dari atas mobil komando. Sejumlah mahasiswa menilai nada jawabannya tinggi sehingga memancing emosi massa.
Ketua KAMMI Deli Serdang, Syaripudin Latif Hasibuan, meminta Edwin menyampaikan jawaban dengan nada lebih tenang
“Pak Edwin yang buat intonasi tinggi, kalau bapak menjawabnya dengan intonasi rendah stabil. Kita tidak akan terpancing, Pak. Bapak kalau mau menjawab Bupati tidak ada di sini, pakai intonasi rendah,” kata Syaripudin dari atas mobil komando.
Ia menegaskan, mahasiswa datang untuk menyampaikan aspirasi, bukan mencari keributan.
“Saya sampaikan di awal, kami datang ke sini bukan mencari keributan, kami ngomong dengan bagus. Tapi kawan-kawan, kemungkinan polisi juga melihat, bagaimana Pak Edwin menjawab dengan intonasi tinggi. Kita boleh emosi, Pak, tapi emosi stabil, kita datang ke sini dengan nada rendah,” sambungnya.
Setelah sempat saling dorong, Edwin yang terlibat adu argumen dengan mahasiswa dilerai sejumlah pegawai Pemkab Deli Serdang dan dibawa ke dalam halaman kantor bupati.
Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Muhammad turun langsung ke lokasi untuk menenangkan mahasiswa. Ia kemudian mempersilakan perwakilan Pemkab Deli Serdang, yakni Kepala Dinas Pendidikan A Fitrian Syukri, memberikan penjelasan.
Fitrian menyampaikan bahwa Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo sedang tidak berada di kantor.
Setelah mendapat penjelasan, Edwin kembali menemui massa dan meminta maaf karena sempat terpancing emosi.
Dalam kesempatan itu, Edwin menyebut realisasi pekerjaan dari total pergeseran anggaran Rp503 miliar telah mencapai Rp493.851.247.000 atau sekitar Rp493,85 miliar.
“503 itu, Adinda Hasibuan, itu tidak perlu persetujuan DPRD, enggak usah dipolitik lagi lah. Pimpinan DPRD sudah ke Jakarta, sudah minta klarifikasi, sudah jelas,” ujar Edwin.
Soroti Anggaran Jalan Menuju Kualanamu
Sebelumnya, salah satu orator, Shandy Saragih, mempertanyakan penggunaan anggaran Rp800 juta untuk pengerjaan median jalan di Jalan Sultan Serdang atau arteri menuju Bandara Kualanamu oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru).
Shandy mempersoalkan penggunaan APBD untuk jalan yang disebutnya berstatus jalan nasional, sementara menurutnya masih banyak jalan kabupaten yang rusak, sekolah membutuhkan rehabilitasi, serta Puskesmas Pembantu (Pustu) kekurangan tenaga kesehatan.
“Itu diperbaiki pakai anggaran APBD, kawan-kawan, sedangkan jalan itu adalah jalan nasional. Pak, kenapa pakai APBD, Pak? Bapak Bupati enggak pernah ke pelosok-pelosok Deli Serdang ini? Masih banyak jalan kabupaten yang masih rusak, masih banyak sekolah-sekolah yang butuh direhab, masih banyak Pustu yang tidak punya tenaga kesehatan. Kenapa pula jalan menuju Kualanamu pakai APBD?” teriaknya.
Shandy menegaskan, Cipayung Plus tidak menolak pembangunan di Kabupaten Deli Serdang. Namun, ia meminta pemerintah daerah tidak hanya mengklaim kondisi daerah dalam keadaan baik tanpa memperhatikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami tidak menolak pembangunan, kami tidak menolak Kabupaten Deli Serdang ini bisa maju. PAD kita nomor dua terbesar setelah Medan.
Untuk kita maju seperti Medan bukanlah sebuah kemustahilan. Kami pun mau, kami pun pengin Kabupaten kami ini menjadi kabupaten yang besar, kabupaten yang maju. Jangan klaim aja, Pak, Deli Serdang sehat. Deli Serdang sehat, ya, ini kami lihat bapak-bapak saja yang sehat, masyarakat banyak yang sakit kayaknya,” ungkapnya.
Soroti Program Ibu JELITA
Shandy juga menyoroti program Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) bernama Ibu JELITA, akronim dari Jujur, Energik, Loyal, Intelektual, Tangguh, dan Amanah. Ia menilai penggunaan nama tersebut sebagai bentuk personalisasi kekuasaan.
Menurut Shandy, program yang dikaitkan dengan Ketua TP-PKK Deli Serdang, Jelita Asri Ludin Tambunan, perlu dijelaskan dasar dan pihak yang menginisiasinya.
“Jadi, kawan-kawan, ada satu lagi hal yang menohok, ini namanya personalisasi kekuasaan. Kalau kawan-kawan lihat ada program dari PKK Pemkab namanya program Ibu JELITA, yang memang namanya Ibu Jelita itu istri Bapak Bupati, luar biasa. Berarti besok-besok kepala dinas berarti bisa bikin juga program nama istri masing-masing. Pak, mau nanya, ada tidak program Ibu Asniar (istri Wabup)? Ini bentuk personalisasi kekuasaan, ini politik dari simbol. Kami minta siapa yang menginisiasi kegiatan itu,” ungkapnya.
Desak Hak Guru PPPK Paruh Waktu Dibayar Penuh
Ketua HMI Deli Serdang, Freddy Dermawan, menyoroti nasib 2.341 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW).
Ia mengatakan, pada Januari hingga April, Pemkab Deli Serdang tidak menganggarkan gaji guru PPPK paruh waktu dengan alasan belum ada aturan. Menurutnya, pembayaran yang kemudian dilakukan hanya sebesar Rp500.000 untuk tiga bulan, bahkan dipotong pajak.
Freddy juga mempersoalkan adanya permintaan agar guru membuat video ucapan terima kasih kepada bupati setelah menerima pembayaran tersebut.
“Saya masih ingat dari bulan Januari sampai bulan April seribu perak pun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak mau menganggarkan gaji guru-guru PPPK paruh waktu dengan dalil belum ada aturan. Dan sekarang dibayar, tapi dibayar tiga bulan dengan hanya Rp500 ribu dan lebih ironisnya lagi mereka diberikan Rp500 ribu dipotong pajak disuruh buat video ucapan terima kasih kepada Bupati. Jangan kau rendahkan hak dan martabat guru,” tegasnya.
Freddy juga membandingkan citra Kabupaten Deli Serdang pada masa kepemimpinan Bupati Ashari Tambunan dengan kondisi saat ini di bawah kepemimpinan Asri Ludin Tambunan. Menurutnya, pemberitaan negatif mengenai daerah tersebut belakangan ini menimbulkan keprihatinan.
Ajukan Sembilan Tuntutan
Aliansi Cipayung Plus Deli Serdang menyampaikan sembilan tuntutan kepada Pemkab Deli Serdang. Aliansi tersebut terdiri dari HMI Deli Serdang, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Deli Serdang, Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Deli Serdang, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Dalam tuntutannya, mereka mendesak Pemkab Deli Serdang membuka secara transparan dasar hukum, rincian program, sumber anggaran, dan realisasi kebijakan pergeseran anggaran sekitar Rp503 miliar.
Mereka juga meminta audit menyeluruh terhadap realisasi anggaran sekitar Rp493,85 miliar yang disebut telah berjalan. Audit itu, menurut mereka, perlu didukung dokumen kontrak dan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diuji publik.
Selain itu, aliansi meminta pemerintah daerah menghentikan orientasi anggaran yang mereka nilai elitis dan mengembalikan APBD untuk kepentingan masyarakat. Mereka juga mendesak penjelasan mengenai dasar hukum penggunaan APBD untuk pembenahan ruas jalan nasional menuju Bandara Kualanamu agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Tuntutan lainnya adalah audit terbuka terhadap program Ibu JELITA yang dikaitkan dengan Ketua TP-PKK Deli Serdang, Jelita Asri Ludin Tambunan, serta pembayaran penuh dan tepat waktu atas hak 2.341 guru PPPK paruh waktu.
Aliansi juga meminta pengusutan dugaan keracunan puluhan santri dan guru dalam kegiatan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2026 di lingkungan Kantor Bupati Deli Serdang melalui pemeriksaan medis dan laboratorium secara transparan.
Mereka menegaskan, jika penelusuran kebijakan pergeseran anggaran Rp503 miliar, termasuk penggunaan APBD untuk jalan nasional dan program lainnya, menemukan unsur penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, pelanggaran administratif, potensi kerugian keuangan daerah, atau tindak pidana, aparat penegak hukum dan lembaga berwenang harus menindaklanjutinya berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang berlaku.
“Jika ditemukan adanya unsur penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, pelanggaran administratif, potensi kerugian keuangan daerah maupun tindak pidana, maka aparat penegak hukum dan lembaga berwenang wajib menindaklanjutinya secara tegas tanpa pandang bulu berdasarkan bukti yang akurat dan prosedur hukum yang berlaku,” tegas aliansi dalam tuntutannya.
Aksi tersebut diikuti Ketua HIMMAH Deli Serdang Hafizh Ayatullah, Ketua IMM Deli Serdang Arief Perdiansyah, Ketua KAMMI Deli Serdang Syaripudin Latif Hasibuan, Ketua Umum GMNI Deli Serdang Ronald Simatupang, serta Ketua HMI Deli Serdang Freddy Dermawan.
Disadur dari medanbisnisdaily.com
