MEDAN — Kualitas pengerjaan dan pengawasan proyek pembangunan drainase atau box culvert senilai lebih dari Rp5 miliar di Jalan Bunga Rampai VI, Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, menjadi sorotan. Proyek yang berada di bawah Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan itu diduga memiliki sejumlah persoalan teknis hingga aspek keselamatan kerja.
Sorotan kali ini mengarah pada kualitas pemasangan U-Ditch, dugaan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk operasional alat berat, serta minimnya fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sekitar lokasi pengerjaan.
Berdasarkan informasi dan dokumentasi foto yang dihimpun pada Jumat (16/10/2026), terlihat sejumlah sambungan U-Ditch bernomor 231, 232, dan 293 dalam kondisi renggang. Pada dokumentasi tersebut, pengisian adukan atau grouting pada bagian sambungan juga terlihat belum sempurna.
Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena sambungan antarelemen drainase merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kinerja saluran. Apabila pemasangan tidak sesuai spesifikasi teknis, terdapat potensi kebocoran, masuknya material tanah melalui celah sambungan, hingga berkurangnya efektivitas sistem drainase.
Meski demikian, kepastian apakah kondisi tersebut merupakan bagian dari tahapan pekerjaan yang belum selesai atau menunjukkan ketidaksesuaian terhadap spesifikasi teknis perlu dibuktikan melalui pemeriksaan langsung oleh pihak berwenang dan pengawas proyek.
Pengawasan Mutu Pekerjaan Dipertanyakan
Dengan nilai proyek yang mencapai lebih dari Rp5 miliar dan bersumber dari anggaran pemerintah, pengawasan terhadap mutu pekerjaan menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan.
Dinas SDABMBK Medan selaku instansi terkait diharapkan memastikan seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, serta standar mutu konstruksi yang berlaku.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan elevasi saluran, posisi pemasangan, kerapatan sambungan, dan penyelesaian grouting telah memenuhi ketentuan teknis. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pihak terkait perlu menjelaskan langkah perbaikan yang akan dilakukan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai atau diserahterimakan.
Pengawasan tersebut juga penting untuk memastikan anggaran yang bersumber dari uang publik menghasilkan infrastruktur yang berfungsi optimal dan memiliki daya tahan sesuai perencanaan.
Keselamatan Warga di Sekitar Proyek
Selain kualitas konstruksi, aspek keselamatan kerja turut menjadi perhatian. Warga sekitar mengeluhkan minimnya rambu pengaman dan papan informasi K3 yang memadai di lokasi proyek, yang berada di kawasan permukiman padat.
Keberadaan alat berat, material konstruksi, serta pekerjaan penggalian di dekat aktivitas masyarakat membutuhkan pengamanan yang memadai. Rambu peringatan, pembatas area kerja, dan pengaturan akses warga diperlukan untuk mengurangi risiko kecelakaan.
Karena itu, kontraktor pelaksana bersama pengawas proyek perlu memastikan penerapan K3 tidak sekadar menjadi formalitas administrasi, tetapi benar-benar diterapkan selama pekerjaan berlangsung.
Dugaan Penggunaan Solar Subsidi Perlu Ditelusuri
Persoalan lain yang turut mencuat adalah dugaan penggunaan solar bersubsidi untuk operasional alat berat. Dalam dokumentasi foto, terlihat sebuah excavator Komatsu PC 200 tengah beroperasi, sementara tiga jerigen berwarna biru ditemukan di area kerja dan diduga berisi BBM jenis solar subsidi.
Namun, jenis dan asal BBM dalam jerigen tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan dokumentasi visual. Karena itu, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kandungan BBM, sumber pembelian, serta peruntukannya.
Apabila terbukti terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, informasi mengenai excavator yang diduga merupakan unit sewaan juga perlu dikonfirmasi kepada kontraktor pelaksana. Status kepemilikan atau penyewaan alat berat bukan dengan sendirinya merupakan pelanggaran, tetapi penggunaan dan pembiayaannya perlu sesuai kontrak serta ketentuan pengadaan yang berlaku.
SDABMBK Medan Diminta Memberikan Penjelasan
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh klarifikasi dari Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan terkait dugaan persoalan teknis, penerapan K3, maupun penggunaan BBM di lokasi proyek tersebut.
Klarifikasi dari dinas terkait dan kontraktor pelaksana diperlukan untuk menjelaskan status pekerjaan, mekanisme pengawasan mutu, sumber BBM yang digunakan, serta langkah pengamanan bagi warga di sekitar lokasi.
Pemeriksaan lapangan oleh pihak berwenang juga diperlukan agar berbagai dugaan yang berkembang dapat diuji berdasarkan bukti dan kondisi teknis yang sebenarnya.
Publik tentu berharap proyek drainase dengan nilai anggaran miliaran rupiah tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memenuhi standar kualitas, aman bagi masyarakat, dan memberikan manfaat nyata dalam mengatasi persoalan genangan di kawasan Medan Tuntungan.
