MEDAN – Pengembangan pariwisata halal di Asia Tenggara tidak cukup hanya mengandalkan label halal dan promosi destinasi. Kepastian informasi, kualitas layanan, perlindungan konsumen Muslim, serta strategi pemasaran yang tepat menjadi faktor penentu daya saing industri pariwisata global.
Persoalan itu menjadi fokus tim dosen Politeknik Negeri Medan (Polmed) melalui program Pengabdian Mandiri kepada Masyarakat (PMKM) bertajuk Strategi Pemasaran Tourism Halal dan Hukum terhadap Konsumen Muslim: Analisis Komparatif Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Kegiatan berlangsung 23–28 September 2026 dengan melibatkan pelaku UMKM halal di sejumlah negara Asia Tenggara, dan Indonesia sebagai negara pembanding.
Program ini dipimpin Syahrial Arif Hutagalung, M.H., bersama empat anggota tim melalui edukasi, diskusi, studi komparatif, workshop, dan pendampingan, tim mengidentifikasi keunggulan sekaligus persoalan masing-masing negara. Malaysia unggul dalam kelembagaan dan standardisasi halal melalui JAKIM.
Singapura menonjol pada infrastruktur dan visibilitas layanan ramah Muslim. Thailand memberi pelajaran soal kredibilitas klaim halal dan perlindungan konsumen, sedangkan Vietnam masih bergulat dengan penguatan sumber daya manusia dan keterpaduan ekosistem layanan halal. Indonesia disebut memiliki potensi pasar Muslim besar dan kekayaan destinasi, tetapi masih membutuhkan penguatan tata kelola, standardisasi, pemasaran, dan perlindungan konsumen yang terintegrasi.
Ketua tim PMKM, Syahrial Arif Hutagalung, M.H., menegaskan pemasaran pariwisata halal harus dibangun di atas kepercayaan konsumen.
Menurutnya, promosi tidak boleh berhenti pada penggunaan istilah atau simbol halal, tetapi harus didukung informasi transparan dan layanan yang benar-benar memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim.
“Kepercayaan konsumen Muslim adalah modal utama pariwisata halal. Karena itu, strategi pemasaran harus berjalan beriringan dengan kepastian informasi, tanggung jawab pelaku usaha, dan perlindungan hukum konsumen,” ujarnya.
Ia menyoroti masih adanya celah antara klaim halal dan praktik di lapangan. “Label halal tanpa pengawasan dan transparansi justru melahirkan risiko. Konsumen Muslim tidak hanya butuh simbol, tetapi jaminan bahwa produk dan layanan yang mereka terima benar-benar sesuai,” tegasnya.
Syahrial juga menilai daya saing UMKM halal Indonesia belum optimal karena lemahnya literasi hukum pelaku usaha. “Banyak pelaku UMKM belum memahami hak konsumen, batas tanggung jawab usaha, dan konsekuensi hukum atas klaim yang tidak benar. Ini yang harus diperbaiki jika ingin bersaing di pasar regional,” katanya.
Menurutnya, penguatan ekosistem menjadi kunci. “Kami mendorong lahirnya model pemasaran yang tidak sekadar menjual destinasi, tetapi membangun reputasi. Reputasi itulah yang menentukan keberlanjutan bisnis halal,” ujarnya.
Program ini menghasilkan modul edukasi pariwisata halal, model strategi pemasaran, panduan hukum perlindungan konsumen Muslim, serta artikel ilmiah pengabdian kepada masyarakat. Modul diserahkan kepada mitra sebagai bahan pembelajaran dan pengembangan usaha. Bagi Polmed, kegiatan ini merupakan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus perluasan kontribusi akademisi dalam menjawab tantangan industri pariwisata dan ekonomi halal regional.
Ke depan, hasil kegiatan diharapkan dikembangkan melalui pendampingan pemasaran digital, penguatan literasi hukum, dan pengembangan UMKM halal di kawasan potensial Sumatera Utara, khususnya destinasi Danau Toba.
“Langkah berikutnya adalah pendampingan konkret, bukan sekadar kajian. Kami ingin model ini benar-benar diterapkan, terutama di Danau Toba sebagai destinasi unggulan,” pungkas Syahrial.
Program ini menegaskan masa depan pariwisata halal tidak ditentukan oleh banyaknya destinasi dan produk berlabel halal semata, tetapi oleh kemampuan membangun ekosistem bisnis yang profesional, kompetitif, transparan, dan memberi perlindungan nyata bagi wisatawan Muslim.[
