MEDAN — Polemik keamanan pedagang babi di Medan terus bergulir dan menjadi sorotan publik. Di tengah beredarnya video viral serta pro-kontra akibat Surat Edaran yang disebut menjadi pemicu awal, desakan agar negara hadir secara tegas semakin menguat.
Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul, SH., MH., meminta aparat kepolisian tidak ragu menindak segala bentuk intimidasi terhadap pedagang yang menjalankan usaha secara sah.
“Negara tidak boleh kalah oleh tekanan kelompok tertentu. Hak warga negara untuk mencari nafkah dilindungi konstitusi. Aparat harus tegas terhadap segala bentuk premanisme dan intoleransi,” tegas Lamsiang.
Ia menilai tindakan yang dilakukan segelintir oknum dengan mengatasnamakan organisasi masyarakat berpotensi memicu konflik horizontal jika tidak segera ditangani secara profesional.
Menurutnya, komitmen Kapolrestabes Medan, Calvin Simanjuntak, untuk menjamin keamanan dan ketertiban harus dibuktikan dengan langkah konkret di lapangan.
Selain itu, HBB juga berharap Wali Kota Medan segera mengevaluasi kebijakan yang memicu polemik agar situasi tidak semakin memanas.
Di sisi lain, Ketua PBB Sumatera Utara, Martian Siahaan, turut memberikan tanggapan dan mengajak semua pihak menahan diri.
“Harapan kita semoga ada pembicaraan yang baik dan tidak provokatif dalam setiap tindakan. Kepada Wali Kota, ke depan agar lebih hati-hati dalam mengeluarkan surat edaran agar tidak menimbulkan multitafsir,” ujar Martian.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak bertindak emosional.“Kita berharap masyarakat tidak terlalu emosional dalam bertindak. Pelajari dulu surat edarannya dengan benar-benar, jangan sampai salah persepsi yang justru memperkeruh suasana,” tambahnya.
Pernyataan tersebut dinilai sebagai ajakan untuk meredam tensi serta menjaga kondusivitas kota di tengah keberagaman masyarakat.Kini publik menanti langkah konkret aparat dan pemerintah kota dalam menyelesaikan polemik ini secara adil, proporsional, dan tanpa diskriminasi, demi menjaga stabilitas serta semangat toleransi di Kota Medan.
