sumutkini.id Yogyakarta – Pancasila merupakan konsensus luhur para pendiri bangsa yang merupakan bekal kita dalam menghadapi tantangan serius berupa radikalisme, intoleransi, krisis moral, serta derasnya arus informasi digital. Maka dari itu, memperkokoh ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa merupakan hal yang sangat penting.
Demikian arahan Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Purn) Budi Gunawan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, dalam pembukaan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) bertema “Meneguhkan Pancasila, Memajukan Indonesia: Sinergi Lintas Sektor dalam Internalisasi Ideologi Pancasila pada Lingkungan Pendidikan dan Penyelenggaraan Negara” yang digelar di Yogyakarta, Kamis (21/8).
Dalam sambutannya, Menko Polkam menekankan bahwa internalisasi Pancasila tidak dapat dilakukan parsial. Perlu sinergi lintas sektor, baik melalui dunia pendidikan maupun tata kelola pemerintahan.
“Ini adalah pekerjaan besar kita bersama untuk menjaga keutuhan NKRI sekaligus menyiapkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Menko Polkam menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita RPJMN 2025–2029, khususnya cita pertama “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM”, telah menempatkan penguatan Pancasila sebagai prioritas nasional.
“Internalisasi dilakukan melalui integrasi Pancasila dalam kurikulum pendidikan serta penguatan etika dan kapasitas ASN dan pejabat publik,” ungkapnya.
Melalui forum ini, Menko Polkam kembali menegaskan bahwa internalisasi Pancasila adalah kebutuhan mendesak dan hanya dapat berhasil melalui konsolidasi lintas sektor. “Dengan sinergi yang kuat, nilai-nilai Pancasila akan menjadi fondasi kokoh persatuan bangsa, menumbuhkan kohesi sosial, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang maju, inklusif, dan berkeadaban,” pungkasnya.
Forum ini menghadirkan narasumber nasional, yakni Hamdan Hamedan (Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan), Drs. Agus Wahyudi, M.Si., M.A., Ph.D (Kepala Pusat Studi Pancasila UGM), Toto Purbiyanto, S.Kom., M.Ti (Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP), serta Lilik Andi Aryanto, S.IP, MM (Kepala Kesbangpol DIY).Mereka menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga landasan etik penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan harus diinternalisasi secara sistematis.
Peserta forum juga menyampaikan sejumlah pandangan strategis, mulai dari usulan FKUB DIY untuk menghidupkan kembali program P4 dan BP7, masukan Forum Bhinneka Tunggal Ika mengenai strategi internalisasi Pancasila di kalangan pemuda, hingga dorongan Kemenpora untuk menyusun indikator nasional implementasi Pancasila dengan DIY sebagai provinsi teladan.
Forum yang dihadiri sekitar 250 peserta dari unsur kementerian/lembaga, Forkopimda, OPD se-DIY, TNI/Polri, civitas akademika, organisasi masyarakat, forum kebangsaan, dan media massa ini menjadi wadah konsolidasi untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila. (Kemenko Polkam)
