Medan | Gubernur Sumut Bobby Nasution melakukan aksi walk out dalam Rakor Tingkat Menteri Satgas Penanganan Pascabencana. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk memperjuangkan keadilan anggaran bagi rakyat Sumatera Utara.
Informasi dihimpun, Selasa (3/3/2206) aksi walk out Bobby mendapat banyak respon positif dari masyarakat Sumut. Apalagi bila menilik besarnya perbedaan antara kebutuhan dengan anggaran yang akan dialokasikan dari pemerintah pusat.
Gubsu Bobby melayangkan keberatan keras dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Pulau Sumatera pada Jumat (27/2/2026) lalu di Jakarta.
Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut, Bobby menyoroti ketimpangan besar antara kebutuhan riil Sumut dengan alokasi anggaran dalam Rencana Induk (Renduk).
Akademisi Universitas Dharmawangsa (Undhar) Medan, Dr Rahman Tahir pun menilai protes keras yang diwarnai aksi WO tersebut sangat masuk akal.
“Argumentasi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution sangat masuk akal dan patut diapresiasi. Karena terjadinya perbedaan data alokasi anggaran yang signifikan antara pemerintah daerah dengan kementerian (PUPR/Bappenas),” tegas Rahman Tahir.
Bahkan, Dosen Administrasi Publik Undhar itu mendorong aksi tersebut harus disambut oleh bupati/walikota yang terdampak bencana di Sumatera Utara. Sebab argumentasi dan aksi WO Gubsu tersebut merupakan upaya memperjuangkan keadilan anggaran bagi rakyat Sumut.
“Kita berharap kepada para Bupati/Wali Kota yang terdampak langsung, berdiri bersama Gubsu dalam memperjuangkan ini. Karena bupati dan walikota wilayah terdampak yang lebih memahami kondisi real kebutuhan wilayah dan warganya, bagian dari tanggungjawab moral, secara teknis dan politis untuk memastikan kebutuhan warga yang terdampak tidak terabaikan,” ungkap Rahman Tahir.
Menurutnya, kolaborasi yang baik sesama kepala daerah se-Sumut menjadi simbol soliditas pemimpin daerah Sumatera Utara khususnya dalam menghadapi fase transisi pemulihan daerah terdampak. Tanpa dukungan intervensi dana rekonstruksi yang layak, sambung Rahman Tahir, pelayanan kepada masyarakat akan terhambat dalam jangka panjang akibat keterbatasan APBD.
“Mari kita jadikan Ramadhan ini sebagai momentum keadilan bagi Sumatera Utara. Biarlah kebijakan pusat menjadi ‘kado’ bagi para korban bencana, pemerintah pusat harus merasakan melalui kacamata kemanusiaan, bukan kacamata efisiensi anggaran,” tukas Rahman Tahir.
Sebelumnya dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut, Bobby menyoroti ketimpangan besar antara kebutuhan riil Sumut dengan alokasi anggaran dalam Rencana Induk (Renduk).
Data yang dipaparkan menunjukkan kebutuhan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumatera Utara mencapai Rp30,56 triliun.
Namun, dalam Renduk versi pertama, alokasi untuk Sumut hanya Rp2,11 triliun atau 6,91 persen dari total kebutuhan. Artinya, terdapat selisih atau kekurangan anggaran sebesar Rp28,45 triliun di lima sektor utama.
